Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 23/2002)

SEKILAS Undang-Undang Perlindungan Anak
(UU No 23/2002)

Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan langkah legislatif (kewajiban Negara) bagi implementasi hak anak, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dengan kata lain, UUPA No 23/2002 merupakan bagian dari aplikasi domestik dari Konvensi Hak Anak (KHA), namun demikian perlu diingat bahwa aplikasi domestik KHA tidak terbatas hanya dengan UUPA.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

STRUKTUR UUPA No 23/2002 :

Terbagi dalam XIV Bab :

• Ketentuan Umum : penjelasan beberapa istilah (Ps 1)
• Asas dan Tujuan (Ps 2-3)
• Hak dan Kewajiban Anak (Ps 4-19)
• Kewajiban dan Tanggungjawab penyelenggaraan perlindungan anak (Ps 20-26)
• Kedudukan Anak (Ps 27-29)
• Kuasa Asuh (Ps 30-32)
• Perwalian (Ps 33-36)
• Pengasuhan dan Pengangkatan Anak (Ps 37-41)
• Penyelenggaraan perlindungan (Ps 42-71)
• Peran Masyarakat (Ps 72-73)
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Ps 74-76)
• ketentuan Pidana (Ps 77-90)
• Ketentuan Peralihan (Ps 91)
• ketentuan Penutup (Ps92-93)

ISI UUPA (Perspektif aplikasi domestik KHA) :

• Menegaskan pengakuan atas hak anak dan pembentukan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) (wilayah konstitusional).
• Menyediakan/melengkapi mekanisme perdata bagi perlindungan anak.
• Menyediakan/melengkapi mekanisme pidana bagi perlindungan anak.

ANAK :
Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Asas UUPA No 23/2002 : Pancasila dan UUD 1945

Prinsip Dasar UUPA :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, adalah hak dasar anak.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak untuk berpartisipasi.

TUJUAN UUPA :

1. Terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal
2. Terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi

BAB III. UUPA No 23/2002, Hak dan Kewajiban Anak :

Setiap anak berhak :

• Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
• Diberikan Nama
• Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi dengan tingkat kecerdasan dan usianya, di bawah bimbingan orangtua.
• Memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
• Mengetahui dan diasuh orangtuanya
• Pendidikan dan pengajaran (termasuk anak yang cacat baik fisik maupun mental)
• Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
• Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
• Memperoleh perlindungan dari perlakuan :
• Diskriminasi
• eksploitasi
• penelantaran
• kekejaman
• kekerasan fisik dan psikis
• penganiayaan
• ketidakadilan
• serta perlakuan salah lainnya.
• Memperoleh perlindungan dari :
• penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata
• kerusuhan sosial
• peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan
• Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan, hukuman yang tidak manusiawi.
• Hak kebebasan sesuai hukum
• Penangkapan, penahanan, penjara anak dilakukan bila sesuai hukum, dan sebagai upaya terakhir.

KEWAJIBAN Anak

Setiap anak berkewajiban untuk :

• Menghormati orangtua dan guru
• Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
• Mencintai tanah air, bangsa dan negara
• menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
• melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

BAB IV UUPA No 23/2002, Mengenai Kewajiban dan Tanggungjawab penyelenggaraan perlindungan anak :

• Negara
• Pemerintah
• Masyarakat
• Keluarga
• Orangtua

BAB V. UUPA No 23/2002 Mengenai Kedudukan Anak

• Identitas anak, diberikan sejak lahir
• Dituangkan dalam akte kelahiran (yang pembuatannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan tidak dikenakan biaya)

BAB VI. UUPA No 23/2002 Mengenai Kuasa Asuh

• Dalam hal orangtua melalaikan kewajiban, kuasa asuh orangtua bisa dicabut melalui penetapan pengadilan
• Penetapan pengadilan tersebut haruslah :
• Tidak memutus hubungan darah
• Tidak menghilangkan kewajiban orangtua untuk biaya hidup anaknya
• Batas waktu pencabutan

BAB VII dan VIII UUPA No 23/2002 Mengenai Perwalian, Pengasuhan dan Pengangkatan Anak

• Orangtua alternatif
• Perwalian apabila orangtua tidak cakap
• Perngasuhan apabila orangtua tidak mampu menjamin
• Kuasa asuh dicabut bila orangtua menjalankan kewajibannya, pengaduan dari keluarga, masyarakat ke pengadilan.
• Prinsip pengangkatan anak : Kepentingan terbaik anak (Best interest of the child)

BAB IX UUPA No 23/2002 Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak

• Agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus
• perlindungan khusus pada:
  
• anak dalam situasi darurat,
  
• anak yang berkonflik dengan hukum,
• anak yang dieksploitasi secara seksual dan ekonomi,
• korban narkoba dan HIV/AIDS,
• korban penculikan dan perdagangan,
• korban kekerasan,
• anak cacat,
• korban penelantaran
• dan korban perlakuan salah lainnya.

BAB IX UUPA No 23/2002 Mengenai Peran Serta Masyarakat

• Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan anak.
• Melalui perseorangan ataupun lembaga
• Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (UU Parpol, UU Ormas, UU Yayasan, dsb)

BAB X Mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

• Tugas Pokok :
• melakukan sosialisasi semua peraturan perundangan tentang anak,
  
• mengumpulkan data dan info,
  
• menerima pengaduan,
  
• penelaahan

PERMEN KEBIJAKAN KLA (Kota Layak Anak)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan  Kabupaten/Kota Layak Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa  bagi pembangunan nasional,  untuk itu  pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun  kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak; b. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,  berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak; c. bahwa Indonesia yang telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (World Fit For Children) perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan WFFC; d. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan norma standar, prosedur dan kriteria urusan wajib pemberdayaan perempuan dan  perlindungan anak, maka salah satu program yang ditetapkan adalah kebijakan  kabupaten/kota layak anak; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; Mengingat:          1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI; 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan  Kabinet Indonesia Bersatu; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal  1 Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota, dan dalam konteks Peraturan ini  kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga. 3. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak. 4. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. 5. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunai usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. 6. Rencana Aksi Daerah KLA  yang selanjutnya disebut  RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA. Pasal  2 Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip : a. non diskriminasi: yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak; b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang  dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak; yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Pasal 3 Tujuan Kebijakan KLA adalah untuk a. meningkatkan komitmen pemerintah,  masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak; c. mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan d. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak. BAB  II RUANG LINGKUP DAN SASARAN Pasal 4 Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi: a. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak; dan b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan  dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota. Pasal  5 (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lembaga eksekutif; b. lembaga legislatif c. lembaga yudikatif; d. organisasi non pemerintah; e. dunia usaha; danf. masyarakat. (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak. BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal  6 Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan  norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)  perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah kabupaten/Kota dengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pasal 7 Pemerintah provinsi melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan  pelaksanaan KLA di kabupaten/kota di wilayahnya. Pasal 8 Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan  KLA dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KLA di wilayahnya dengan melakukan  koordinasi, fasilitasi dan mediasi. Bagian Kedua Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal  9 (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di kabupaten/kota dibentuk gugus tugas. (2) Gugus tugas  KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Pasal 10 Gugus Tugas KLA  adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak. Pasal 11 Gugus Tugas KLA di Kabupaten/Kota  dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota. Pasal 12 Gugus tugas lain di daerah yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas KLA. Pasal  13 Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah: a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas; c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi  kebijakan KLA; d. mengumpulkan data dasar; f. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; g. melakukan deseminasi  data dasar; h. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya); i. menyusun RAD  KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; j. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali. Pasal  14 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA di kabupaten/kota,  dibentuk  sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA. (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis. Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah Pasal  15 Dalam rangka pelaksanaan kebijakan  KLA harus disusun RAD di kabupaten/kota. Pasal  16 (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi program aksi: a. penelaahan  kebutuhan atau need assessment KLA; b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak; c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal; e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta  pelayanan fasilitas umum; dan g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya. (2) Program aksi yang harus ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas  dan kemampuan kabupaten/kota. BAB IV INDIKATOR PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK Pasal  17  Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA terdiri dari indikator: a. umum; dan b. khusus. Pasal 18 Indikator umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17  huruf a meliputi bidang : a. kesehatan; b. pendidikan; c. perlindungan; d. infrastruktur;  dan e. lingkungan hidup dan pariwisata. Pasal 19 Indikator Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18  huruf b meliputi bidang : a. pembuatan kebijakan; dan b. promosi pelaksanaan kebijakan KLA. Pasal  20 Pelaksanaan kebijakan KLA dan indikator keberhasilannya akan di atur dalam petunjuk pelaksanaan kebijakan KLA. BAB  V MEKANISME KERJA Pasal  21 Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan tugasnya,  melakukan koordiansi dan  hubungan kerja secara langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah  terkait. Pasal 22 (1) Gugus Tugas KLA di kabupaten/kota melakukan evaluasi pelaksanaan RAD KLA. (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap  tahun. Pasal  23 (1) Gugus Tugas KLA kabupaten/kota  menyampaikan laporan pelaksanaan KLA kepada Bupati. (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan KLA kepada Gubernur dengan tembusan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Dalam Negeri. BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 24 (1) Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan KLA, akan diberikan penghargaan oleh pemerintah.  (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai  upaya untuk menjaga keberlanjutan program yang peduli terhadap anak. Pasal 25 Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan pada  Peringatan Hari Anak Nasional. BAB VII PENDANAAN  Pasal 26 (1) Pendanaan  pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota; (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi; (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan anggaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kabupaten/kota layak anak di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Dunia usaha dapat memberikan bantuan anggaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kabupaten/kota layak anak di provinsi, kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan  ini mulai berlaku pada  tanggal ditetapkan. Di tetapkan di     Jakarta Pada tanggal   8 Mei 2009 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ttd MEUTIA HATTA SWASONO

 

DAFTAR SITUS WEB PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Portal Republik Indonesia  -  http://.www.indonesia.go.id

Mahkamah Konstitusi RI  -  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Majelis Permusyawaratan Rakyat   -  http://www.mpr.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat  - http://www.dpr.go.id

Dewan Perwakilan Daerah  -  http://www.dpd.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan  - http://www.bpk.go.id

Bank Indonesia  -  http://www.bi.go.id

Departemen Perindustrian  -  http://www.dprin.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  -  http://www.bappenas.go.id

Departemen Keuangan  -  http://www.depkeu.go.id

SJDI Hukum Departemen Keuangan  -  http://www.sjdih.depkeu.go.id

Badan Pengawas Pasar Modal  -  http://www.bapepam.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal  -  http://www.bkpm.go.id

Direktorat Jenderal Pajak   -  http://www.pajak.go.id

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai  -  http://www.beacukai.go.id

Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan  -  http://www.bpkp.go.id

Sekretariat Negara RI  -  http://www.setneg.go.id

Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral  - http://www.mesdm.go.id

Direktorat Jenderal Listrik  -  http://www.djlpe.go.id

Ditjen Geologi Dan Sumber Daya Mineral  - http://www.djgsm.esdm.go.id

Portal LIN  -  http://www.portal.lin.go.id

Departemen Pertahanan  - http://www.dephan.go.id

Departemen Kesehatan  -  http://www.depkes.go.id

Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  -  http://www.nakertrans.go.id

Departemen Dalam Negeri  -  http://www.depdagri.go.id

Departemen Agama   -  http://www.depag.go.id

Departemen Luar Negeri  -  http://www.deplu.go.id

Departemen Pertanian  -  http://www.deptan.go.id

Departemen Hukum & HAM  -  http://www.depkumham.go.id

Direktorat Jenderal Haki  -  http://www.dgip.go.id

Ditjen Permasyarakatan  -  http://www.correct.go.id

Direktorat Perlindungan Hak Asasi Manusia   -  http://www.ham.go.id

Badan Penelitian Dan Pengembangan Ham  -  http://www.balitbangham.go.id

Badan Pembinaan Hukum Nasional  - http://www.bphn.go.id

Sistem Administrasi Badan Hukum  -  http://www.sisminbakum.go.id

Direktorat Jenderal Imigrasi  -  http://www.imigrasi.go.id

Departemen Kehutanan RI  -  http://www.dephut.go.id

Kejaksaan Agung RI  -  http://www.kejaksaan.go.id

Departemen Perhubungan  -  http://www.dephub.go.id

Direktoral Jenderal Postel  -  http://www.postel.go.id

Badan Pertahanan Nasional  -  http://www.bpn.go.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha  -  http://www.kppu.go.id

Departemen Pekerjaan Umum  -  http://www.pu.go.id

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah  -  http://www.depkop.go.id

Kementerian Negara Lingkungan Hidup  - http://www.menlh.go.id

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan  -  http://www.menegpp.go.id

Kementerian Riset Dan Teknologi  -  http://www.ristek.go.id

Badan Pengembangan & Pengkajian Teknologi  -  http://www.bppt.go.id

Badan Tenaga Atom Nasional   -  http://www.batan.go.id

Lembaga Administrasi Negara  -  http://www.lan.go.id

Badan Kepegawaian Negara  -  http://www.bkn.go.id

Kepolisian Republik Indonesia  -  http://www.polri.go.id

Komisi Pemilihan Umum  - http://www.kpu.go.id

Biro Pusat Statistik  - http://www.bps.go.id

Badan Urusan Logistik  -  http://www.bulog.go.id

Badan Pengawas Tenaga Nuklir  - http://www.bapeten.go.id

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  - http://www.pikas.bkkbn.go.id

KEHADIRAN SOSOK PEJUANG ANAK PEDULI DUNIA

PIDATO ANAK 12 TH YANG MEMBUNGKAM PARA PEMIMPIN DUNIA DI PBB

Cerita ini berbicara mengenai seorang anak yg bernama Severn Suzuki, seorang anak yg pada usia 9 tahun telah mendirikan Enviromental Children's Organization ( ECO ). ECO sendiri adalah sebuah kelompok kecil anak yg mendedikasikan diri untuk belajar dan mengajarkan pada anak" lain mengenai masalah lingkungan. Dan mereka pun diundang menghadiri Konfrensi Lingkungan hidup PBB, dimana pada saat itu Severn yg berusia 12 Tahun memberikan sebuah pidato kuat yg memberikan pengaruh besar ( dan membungkam ) beberapa pemimpin dunia terkemuka. Apa yg disampaikan oleh seorang anak kecil ber-usia 12 tahun hingga bisa membuat RUANG SIDANG PBB hening, lalu saat pidatonya selesai ruang sidang penuh dengan orang terkemuka yg berdiri dan memberikan tepuk tangan yg meriah kepada anak berusia 12 tahun.

Inilah Isi pidato tersebut: (Sumber: The Collage Foundation)

Halo, nama Saya Severn Suzuki, berbicara mewakili E.C.O - Enviromental Children Organization

Kami adalah kelompok dari Kanada yg terdiri dari anak-anak berusia 12 dan 13 tahun, yang mencoba membuat perbedaan: Vanessa Suttie, Morga, Geister, Michelle Quiq dan saya sendiri. Kami menggalang dana untuk bisa datang kesini sejauh 6000 mil untuk memberitahukan pada anda sekalian orang dewasa bahwa anda harus mengubah cara anda, hari ini di sini juga. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada disini untuk berbicara bagi semua generasi yg akan datang. Saya berada disini mewakili anak-anak yg kelaparan di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya berada disini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya diseluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak di dengar. Saya merasa takut untuk berada dibawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan OZON. Saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yg dibawa oleh udara. Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Dan sekarang kami mendengar bahwa binatang- inatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya - hilang selamanya. Dalam hidup saya, saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang-binatang liar, hutan rimba dan hutan tropis yang penuh dengan burung dan kupu-kupu. Tetapi sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut bahkan masih ada untuk dilihat oleh anak saya nantinya. Apakah anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika anda sekalian masih berusia sama serperti saya sekarang?

Semua ini terjadi di hadapan kita dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya. Tetapi saya ingin anda sekalian menyadari bahwa anda sekalian juga sama seperti saya!

Anda tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Anda tidak tahu bagaiman cara mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah.

Dan anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sediakala di tempatnya, yang sekarang hanya berupa padang pasir. Jika anda tidak tahu bagaima cara memperbaikinya. TOLONG BERHENTI MERUSAKNYA!

Disini anda adalah delegasi negara-negara anda. Pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan atau politisi - tetapi sebenarnya anda adalah ayah dan ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi - dan anda semua adalah anak dari seseorang. Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar, yang beranggotakan lebih dari 5 milyar, terdiri dari 30 juta rumpun dan kita semua berbagi udara, air dan tanah di planet yang sama - perbatasan dan pemerintahan tidak akan mengubah hal tersebut.

Saya hanyalah seorang anak kecil namun begitu saya tahu bahwa kita semua menghadapi permasalahan yang sama dan kita seharusnya bersatu untuk tujuan yang sama.

Walaupun marah, namun saya tidak buta, dan walaupun takut, saya tidak ragu untuk memberitahukan dunia apa yang saya rasakan. Di negara saya, kami sangat banyak melakukan penyia-nyiaan. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuang nya, beli dan kemudian buang.

Walaupun begitu tetap saja negara-negara di Utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita, kita takut untuk berbagi.

Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman, dengan sandang, pangan dan papan yang berkecukupan - kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer dan perlengkapan televisi.

Dua hari yang lalu di Brazil sini, kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Dan salah satu anak tersebut memberitahukan kepada kami: " Aku berharap aku kaya, dan jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalanan makanan, pakaian dan obat-obatan, tempat tinggal, cinta dan kasih sayang " .

Jika seorang anak yang berada dijalanan dan tidak memiliki apapun, bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah?

Saya tidak dapat berhenti memikirkan bahwa anak-anak tersebut berusia sama dengan saya, bahwa tempat kelahiran anda dapat membuat perbedaan yang begitu besar, bahwa saya bisa saja menjadi salah satu dari anak-anak yang hidup di Favellas di Rio; saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia ; seorang korban perang timur tengah atau pengemis di India .

Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa jika semua uang yang dihabiskan untuk perang dipakai untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan alam, betapa indah jadinya dunia ini.

Di sekolah, bahkan di taman kanak-kanak, anda mengajarkan kami untuk berbuat baik. Anda mengajarkan pada kami untuk tidak berkelahi dengan orang lain, untuk mencari jalan keluar, membereskan kekacauan yang kita timbulkan; untuk tidak menyakiti makhluk hidup lain, untuk berbagi dan tidak tamak. Lalu mengapa anda kemudian melakukan hal yang anda ajarkan pada kami supaya tidak boleh dilakukan tersebut?

Jangan lupakan mengapa anda menghadiri konperensi ini, mengapa anda melakukan hal ini - kami adalah anak-anak anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan, dunia seperti apa yang akan kami tinggali. Orang tua seharus nya dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan, " Semuanya akan baik-baik saja , 'kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan dan ini bukanlah akhir dari segalanya."

Tetapi saya tidak merasa bahwa anda dapat mengatakan hal tersebut kepada kami lagi. Apakah kami bahkan ada dalam daftar prioritas anda semua? Ayah saya selalu berkata, "Kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu".

Jadi, apa yang anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menantang A N D A , cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

***********

Servern Cullis-Suzuki telah membungkam satu ruang sidang Konperensi PBB, membungkam seluruh orang-orang penting dari seluruh dunia hanya dengan pidatonya. Setelah pidatonya selesai serempak seluruh orang yang hadir diruang pidato tersebut berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada anak berusia 12 tahun itu.

Dan setelah itu, ketua PBB mengatakan dalam pidatonya:

" Hari ini saya merasa sangatlah malu terhadap diri saya sendiri karena saya baru saja disadarkan betapa pentingnya linkungan dan isinya disekitar kita oleh anak yang hanya berusia 12 tahun, yang maju berdiri di mimbar ini tanpa selembarpun naskah untuk berpidato. Sedangkan saya maju membawa berlembar naskah yang telah dibuat oleh asisten saya kemarin. Saya ... tidak kita semua dikalahkan oleh anak yang berusia 12 tahun "

------------ --------- --------- --------- --------- ---------

--------- --------- ------

*Tolong sebarkan tulisan ini ke semua orang yang anda kenal, bukan untuk mendapatkan nasib baik  tau kesialan kalau tidak mengirimkan, tapi mari kita bersama-sama membuka mata semua orang di dunia bahwa bumi sekarang sedang dalam keadaan sekarat dan kitalah manusia yang membuatnya seperti ini yang harus bertindak untuk mencegah kehancuran dunia.

*(Copyright from: Moe Joe Free)

jernih itu pilihan

pikiran hijau.

jernih dalam memanag segala apa yang masuk ke dalam otak.

dengan logika hijau.

menghasilkan sesuatu yang fresh.

^_^

Joko Sukamto Josuke

Pertama pada yang Utama

Mengutamakan untuk menjadi utama adalah hal yang utama.

Penting jika yang utama itu diutamakan karena hanya yang utamalah yang kelak akan selalu diutamakan.

maka . .

terus berjuang demi menjadi yang utama diantara yang utama.

^-^ . . . :))